Permen ESDM No. 16 Tahun 2021
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. …
اقرأ أكثر
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam …
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebenarnya merupakan suatu perintah dari suatu peraturan perundang- undangan dari yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan …
اقرأ أكثر
PUBLIKASI ILMIAH OPTIMALISASI PENANGGULANGAN …
berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Menyikapi kondisi tersebut, maka untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas ilegal, maka dilakukan langkah-langkah oleh Polres Bengkayang melalui upaya penal, meliputi
اقرأ أكثر
EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI …
It should also be noted that each legal migrant worker has to pay around RM 1,800 for a work permit. That means that from the average salary of RM 13-20, actually every migrant worker returns RM 5 ...
اقرأ أكثر
Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan
PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada …
اقرأ أكثر
JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN …
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan: pengaturan lebih lanjut ketentuan yang tegas-tegas menyebutnya. dalam. UUD. 1945. b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945. c) pengaturan di bidang: hubungan antar lembaga …
اقرأ أكثر
PP No. 28 Tahun 2021
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ... Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, …
اقرأ أكثر
(PDF) Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak …
Pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah fenomena yang merugikan lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Artikel ini membahas dampak-dampak …
اقرأ أكثر
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 …
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
اقرأ أكثر
Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Investasi Agar Dividen …
Investasi yang sudah dijelaskan di atas dilakukan paling lambat: akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan. setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. Agar bebas dari pengenaan pajak, investasi dilakukan …
اقرأ أكثر
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
اقرأ أكثر
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur dapat mengusulkan wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP kepada Menteri. (3) Usulan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. lokasi wilayah administrasi; b. koordinat dan peta …
اقرأ أكثر
Perundang-undangan diperlukan untuk mengekang polusi …
Waktu Membaca: 6 menit Polusi udara adalah ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan masyarakat secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi yang lebih ketat tentang tingkat polusi udara yang aman, dalam upaya untuk mengekang jutaan kematian dini dan hilangnya jutaan tahun hidup …
اقرأ أكثر
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. (3) Pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud yang masih dimiliki pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
اقرأ أكثر
Analis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang …
Hukum sebagai social control, dalam kata lain Hukum/peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia.[5] Ketika dinamisasi problematika yang terjadi di tengah masyarakat mulai meningkat, setidaknya hukum haruslah menjadi alat kontrol agar masyarakat tetap terlindungi haknya, dan …
اقرأ أكثر
Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
DPR RI: Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul 17.00 WIB. [1] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 15/2019") [2] Pasal 1 ayat (2) UU 15/2019.
اقرأ أكثر
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Lebih lanjut, untuk menyesuaikan kebijaksanaan perekonomian baru dalam pertambangan, pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pertambangan 1960 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan …
اقرأ أكثر
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK …
اقرأ أكثر
Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat …
Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan; Surat keterangan fiskal …
اقرأ أكثر
13 Undang-Undang Yang Mengatur Tentang HAM di …
Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang langsung berada di bawah konstitusi, UUD 1945. Pengaturan HAM diatur dalam TAP MPR nomor XVII tahun 1998. Tap MPR ini berisikan tentang pengaturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang HAM dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam …
اقرأ أكثر
TAMBANG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG
kelayakan dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan.17 16 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, Pasal 7 ayat (1) 17 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan …
اقرأ أكثر
Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Tanggal Penetapan 17 April 2024. Tanggal Pengundangan. Detail Download. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2024. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA. Tanggal …
اقرأ أكثر
UU No. 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat …
اقرأ أكثر
Permendag No. 19 Tahun 2021
Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ... Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, …
اقرأ أكثر
Analisis Resiko Untuk Kelayakan Penambangan Emas …
Dengan analisis resiko yang dilakukan terhadap tambang Arinem Papandayan ini, ternyata terbukti bahwa kandungan cadangan emas yang kurang dari 15 ton pun, ternyata cukup memberikan prospek yang baik untuk dieksploitasi. Hasil dari penulisan ini memberikan rekomendasi marginal/kelayakan proyek cadangan emas dengan penggunaan metode …
اقرأ أكثر
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS DI …
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 138. Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan. hak atas tanah. 5. REKOMENDASI HASIL DIALOG PUBLIK TERKAIT PENAMBANGAN EMAS DI GUNUNG BOTAK . KABUPATEN BURU. TANGGAL 10 DESEMBER 2012 . 1.
اقرأ أكثر
(PDF) Analisis Scientometrics Penelitian Merkuri pada Penambangan Emas
Penelitian ini menggunakan analisis scientometrics untuk mengetahui perkembangan penelitian merkuri pada penambangan emas skala kecil (PESK) di Indonesia tahun 2009-2019.
اقرأ أكثر
Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan …
daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (KEMSD, 2000; Zuhri, 2005). Kegiatan yang yang dilakukan oleh PETI meliputi ekstraksi, pengolahan biji tambang, serta amalgamasi untuk mendapatkan emas (Krisnayanti, dkk. 2016). PETI adalah fenomena dunia; itu ditemukan di lebih dari delapan puluh negara dan menyediakan
اقرأ أكثر
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan …
اقرأ أكثر
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN …
surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Finansial: a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai
اقرأ أكثر