POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN …
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sopiani & Zainal Mubaroq Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: ian.iansop@gmail & …
اقرأ أكثر
Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas. Foto: RES. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengesahkan sembilan peraturan turunan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejak 2019 hingga 2020. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, dalam forum diskusi Denpasar 12 yang berlangsung secara daring di Jakarta pada Rabu (2/12), …
اقرأ أكثر
5 Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah di …
5. UU No. 23 Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan otonomi daerah di Indonesia yang terakhir kita bahas yaitu UU No. 23 tahun 2014. UU ini merupakan revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam UU ini, terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara, …
اقرأ أكثر
Kenapa ada undang-undang dipanggil "AKTA", "ORDINAN", …
Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan menerima perkenan DiRaja ("Royal Assent") dikenali sebagai "AKTA" bermula daripada 10 September 1959 sehinggalah sekarang. Bagi undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia daripada 1 April 1946 sehingga 10 September 1959, undang-undang tersebut dikenali …
اقرأ أكثر
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia …
اقرأ أكثر
Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan
Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang di bentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi …
اقرأ أكثر
Regulasi Pengaturan Batas Wilayah Indonesia
Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 43/2008 sebagai amanat dari UUD 1945. Adapun wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang …
اقرأ أكثر
UU No. 11 Tahun 2020
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia …
اقرأ أكثر
Teori Peraturan Perundang-undangan (Hierarki Peraturan …
Pengertian Teori Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undanagan (legislasi) menjadi salah satu kunci dalam terjaminya hak-hak warga negara yang merupakan bagian dari HAM. Ilmu pengetahuan perundang-undangan secara umum terjemahan dari gesetzgebungswissenschaft adalah suatu cabang ilmu baru, …
اقرأ أكثر
Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang …
Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 12/2011jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, …
اقرأ أكثر
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 …
اقرأ أكثر
Terjemah Resmi Peraturan Perundang-undangan
Dokumen Terjemah : Kementerian Ketenagakerjaan 2021. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 34 OF 2021 ON FOREIGN WORKERS UTILIZATION. Dokumen Asli : Dokumen Terjemah …
اقرأ أكثر
10 UU Penting tentang Keselamatan Berkendara yang Harus …
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) 16.2 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) 16.3 3. Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (UU No. 1 Tahun 1970) 16.4 4. Peraturan Pemerintah tentang Pemberlakuan Sistem Tilang Elektronik; 16.5 5. Peraturan …
اقرأ أكثر
Undang-Undang
DATA OF CONSTITUTION. Act 2024. Law Number 1 of 2024. Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Public service …
اقرأ أكثر
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.UUD 1945 hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pernyataan MPR dalam Perubahan Keempat UUD 1945, naskah resmi UUD 1945 adalah: Naskah UUD 1945 …
اقرأ أكثر
Aturan Lengkap Jam Kerja Karyawan Terbaru …
Salah satu aspek yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan adalah jam kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003, terdapat dua sistem jam kerja yang diberlakukan, yaitu 7 …
اقرأ أكثر
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di …
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul Hierarki Peraturan Perundang-undangan (2) yang dibuat oleh Ali Salmande, S.H. dan …
اقرأ أكثر
Undang-Undang
DATA OF CONSTITUTION. Act 2024. Law Number 1 of 2024. Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Public service Pers Telecommunications & Informatics Pers Telecommunications & Informatics. Document : Central government. Act 2023. Law Number 21 of 2023.
اقرأ أكثر
PP No. 16 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. PP ini mencabut PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang …
اقرأ أكثر
Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan Perundang …
Kewenangan Presiden dan DPR Membentuk Undang-Undang. Tidak setiap lembaga negara berhak membentuk peraturan perundang-undangan. Maria Farida dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan menerangkan lembaga negara yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundangan-undangan yaitu Dewan …
اقرأ أكثر
Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres
Keppres memiliki dua sifat tersebut berdasarkan sumber kewenangan yang termuat dalam Lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyebutkan Keppres berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau …
اقرأ أكثر
Peraturan MK No. 2 Tahun 2021
Abstrak. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dibentuk untuk menyempurnakan Peraturan MK No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang …
اقرأ أكثر
Undang-Undang
Undang-Undang - [PERATURAN.GO.ID] UU 2023. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023. Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen : Pemerintah Pusat. UU 2023. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Provinsi Bali.
اقرأ أكثر
Cara Menulis Daftar Pustaka Undang-Undang
Seperti yang dijelaskan, undang-undang atau peraturan negara merupakan dokumen milik negara. Sehingga pada bagian penulis, bisa ditulis "Pemerintah …
اقرأ أكثر
Peraturan – Mangrove Indonesia
Peraturan-peraturan dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria | Download.
اقرأ أكثر
GOVERNMENT OF KARNATAKA
Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of cattle Act, 2020 (Karnataka Act 01 of 2021) read with section 24 of the Karnataka General Clauses Act, 1890 (Karnataka …
اقرأ أكثر
UU No. 12 Tahun 2011
Abstrak. Materi muatan baru dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan …
اقرأ أكثر
Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia …
Penjelasan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah penjabaran masing-masing jenjang dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dikutip dalam modul PKN Kelas VIII (2017): 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan …
اقرأ أكثر
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Contoh 1: Pasal 38 Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh 2: Pasal 39 (3) Penilaian Kinerja JF dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketenntuan peraturan Perundang-undangan.
اقرأ أكثر
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Ketiga Atas …
اقرأ أكثر